Manusia Perbatasan

Seorang wanita hamil menulis surat pembaca di sebuah harian Ibu Kota. Isinya berisi keluhan tentang sikap seorang sopir taksi yang ia nilai tidak punya empati pada seorang wanita hamil. Peristiwanya demikian: bersama dua kawannya, sang wanita yang duduk di sebelah sopir muntah. Spontan si sopir panik dan berucap,”Aduh muntah, awas jangan kena jok”.

Pastilah dalam benak si wanita hamil ini, si sopir tidak semestinya bicara seperti itu. Ia adalah wanita, sedang hamil pula. Muntah bukanlah keinginannya, tapi bawaan orok. Atau, lebih jauh, mungkin si wanita hamil itu beranggapan bahwa bayi yang sedang ia kandung itu adalah penerus bangsa. Boleh jadi kelak anak itu menjadi presiden. Atau, macam-macam lainnyalah. Tak terpikir olehnya, anak itu juga kelak bisa jadi teroris.

Memang aneh, dalam masyarakat yang dituduh kaum feminis sebagai patriaki ini ternyata soal kehamilan bisa menjadi urusan semua orang, alias urusan publik. Wanita hamil seolah berhak dan punya privilese untuk diperlakukan istimewa. Bahkan kalau ada pria yang tidak memperlakukannya istimewa, si wanita hamil bisa berucap,”Kayak tidak dilahirkan dari rahim seorang Ibu saja!”.

Padahal di negara kita setiap harinya ada jutaan wanita hamil. Ini terlihat dari data pertambahan penduduk kita yang kini 230 juta ada pada tingkat di atas 1 persen. Itu artinya, setiap tahun jutaan pula bayi dilahirkan di Indonesia, puluhan ribu setiap harinya, dan ratusan ribu setiap bulannya.

Dengan tingkat pertumbuhan yang terbilang besar itu, kelahiran jutaan bayi oleh wanita-wanita hamil itu sebenarnya menjadi beban buat kehidupan bersama. Dari jutaan anak-anak yang dilahirkan ini, sebagian dari mereka – kalau hidup terus –  akan putus sekolah. Kalau pun sekolah hanya sampai tingkat SLTP. Mereka inilah kelak yang menghiasi angka pengangguran.

Berbeda misalnya di negara maju, seperti Singapura atau Jepang. Karena rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk, negara berusaha meningkatkan tingkat fertilitas. Wanita dibujuk dan diiming-imingi untuk mau hamil. Di beberapa negara Eropa, seperti Jerman dan Swedia, hal sama juga terjadi. Urusan kehamilan memang menjadi urusan semua orang, alias urusan publik.

Di Indonesia agaknya tidaklah. Pertambahan penduduk kita sudah pada tingkat mencemaskan. Kalau ia menjadi urusan publik, soalnya adalah bagaimana membujuk  wanita Indonesia tidak terlalu sering hamil. Wanita yang hamil berkali-kali  cermin sikap diri yang  tidak peka dan peduli pada persoalan bersama.

Sopir taksi itu  akan kehilangan waktu mendapat sewa, jika joke mobilnya kotor. Ia merasa soal kehamilan adalah urusan privat. Dalam proses kehamilan ada unsur rekreasi, selain prokreasi. Kenapa di soal rekreasi wanita itu diam saja, tapi tiba pada prokreasi melibatkan orang lain? Inilah yang membedakan manusia dengan kucing, halah…